Standar Pelayanan Terpadu Badan Standardisasi Nasional

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang Undang Pelayanan Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PermenPANRB tentang Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari Permen PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan pekembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan, serta untuk mempermudah proses penyusunan, dan meningkatkan kemandirian unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut makan Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 59A/KEP/BSN/3/2025 tentang Standar Pelayanan Terpadu Badan Standardisasi Nasional. Dokumen kepka tersebut dapat diunduh juga di aplikasi JDIH BSN atau pada tautan berikut: 

https://jdih.bsn.go.id/dokumen-hukum-detail/Keputusan-Kepala-Badan-Standardisasi-Nasional-Nomor-59AKEPBSN32025-tentang-Standar-Pelayanan-Terpadu-Badan-Standardisasi-Nasional-c318ac4dcb036f37d26a42bca835a140